Kewajiban Pembukuan dan Pencatatan dalam Perpajakan serta Sanksinya
Pembukuan dan pencatatan adalah aspek penting dalam dunia perpajakan di Indonesia. Setiap wajib pajak, baik individu maupun badan usaha, diharuskan untuk melakukan pembukuan atau pencatatan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas terhadap kewajiban pajaknya. Artikel ini akan membahas kewajiban pembukuan dan pencatatan dalam perpajakan, serta sanksi yang dapat dikenakan jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi.
Kewajiban Pembukuan dan Pencatatan dalam Perpajakan
- Pembukuan adalah pencatatan sistematis atas seluruh transaksi keuangan wajib pajak untuk menghitung pajak yang harus dibayar. Pembukuan ini berlaku untuk badan usaha atau orang pribadi dengan omzet tertentu. Wajib pajak yang melakukan pembukuan harus menyusun laporan keuangan yang sesuai, termasuk laporan laba rugi dan neraca, serta mengikuti prinsip akuntansi yang berlaku umum.
- Pencatatan adalah kegiatan sederhana untuk wajib pajak dengan usaha kecil atau omzet rendah. Pencatatan mencakup pendapatan, pengeluaran, pembelian, dan penjualan barang atau jasa selama periode tertentu. Pencatatan menjadi dasar untuk menghitung kewajiban pajak meskipun tidak sekompleks pembukuan.
Siapa yang Wajib Melakukan Pembukuan atau Pencatatan?
Menurut UU Pajak Penghasilan (PPh), kewajiban pembukuan atau pencatatan bergantung pada omzet atau jenis usaha. Wajib pajak yang wajib melakukan pembukuan antara lain:
- Badan Usaha: Semua badan usaha, baik perseroan terbatas (PT), firma, atau CV, diwajibkan melakukan pembukuan.
- Wajib Pajak Orang Pribadi: Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan omzet di atas Rp 4,8 miliar dalam satu tahun wajib melakukan pembukuan. Wajib pajak dengan omzet di bawah angka tersebut dapat melakukan pencatatan.
Namun demikian, kewajiban ini tetap bergantung pada kebijakan perpajakan yang dapat berubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sanksi Perpajakan atas Kewajiban Pembukuan dan Pencatatan yang Tidak Dilaksanakan
Tidak memenuhi kewajiban pembukuan dan pencatatan dapat mengakibatkan sanksi perpajakan, antara lain:
- Sanksi Administratif: Denda, seperti 2% dari pajak kurang bayar atau denda keterlambatan SPT.
- Sanksi Pidana: Denda besar atau hukuman penjara untuk penggelapan pajak atau pemalsuan dokumen.
- Ketidakpastian Penghitungan Pajak: DJP dapat menghitung pajak berdasarkan perkiraan, yang bisa merugikan wajib pajak.
- Penyitaan Aset: DJP bisa menyita aset jika pajak tidak dibayar dalam waktu yang ditentukan.
Penutupan
Pembukuan dan pencatatan adalah kewajiban penting untuk usaha yang transparan dan sesuai aturan. Memenuhinya menghindarkan wajib pajak dari sanksi dan mempermudah pengelolaan pajak. Wajib pajak diharapkan disiplin dan teliti dalam melaksanakan kewajiban ini.
“Jika Teman Wispajak membutuhkan bantuan terkait pembukuan dan pencatatan, dapat menghubungi kontak di bawah ini.”
